TUGAS, POKOK dan FUNGSI



         URAIAN TUGAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI UTARA
         (PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 48 TAHUN 2008) :
BAB I
KETENTUAN UMUM
 
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
  1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara:
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
  5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  7. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inpektorat, badan perencanaan daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain;
  8. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
  9. Dinas pemuda dan olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara;
  10. Kelompok jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
  11. Jabatan fungsional adalah struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif
BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 2
Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemuda dan olahraga.
Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
a.    Perumusan kebijakan teknis ;
b.    Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan & pengendalian pelaksanaan tugas ;
c.    Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pemuda dan olahraga ;
d.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.
BAB III
URAIAN TUGAS
 
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4
Kepala Dinas mempunyai tugas :
a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga ;
b.    Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan & pengendalian pelaksanaan tugas ;
c.    Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pemuda dan olahraga ;
d.    Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan ;
e.    Penyelenggaraan urusan dibidang pemuda ;
f.     Penyelenggaraan urusan dibidang olahraga ;
g.    Penyelenggaraan urusan dibidang pengawasan ;
h.    Penyelenggaraan urusan dibidang pengembangan, pendataan sarana dan prasarana ;
i.      Penyelenggaraan urusan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional ;
j.     Pelaporan pelaksanaan tugas kepada gubernur melalui sekretariat daerah ;
k.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5
  • (1)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi,  hukum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
  • (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a.    Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
b.    Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
c.    Penyelenggaraan urusan hokum dan kepegawaian;
d.    Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
e.    Penyelenggaraan urusan umum;
f.     Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
  • (3)  Sub bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a.    Menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
b.    Menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;
c.    Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
d.    Melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
e.    Menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
f.     Melaksanakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes, taspen, NPWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.    Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tujnangan;
h.    Mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
i.      Membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan (DUK);
j.     Fasilitasi pemberian bahan pembuatan  DP3;
k.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
  • (4)  Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
a.    Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
b.    Menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan  anggaran;
c.    Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti,melaporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
d.    Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
e.    Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
f.     Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang-piutang;
g.    Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
h.    Menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
i.      Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
  • (5)  Sub bagian umum mempunyai tugas:
a.    Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
b.    Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.    Menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
d.    Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
e.    Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
f.     Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
g.    Menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
h.    Melaksanakan pengawasan, monitroring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
i.      Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Bagian Ketiga
Bidang Pemuda
 
Pasal 6
  • (1)  Bidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang organisasi dan kaderisasi kepemudaan, pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda, pemberdayaan kepemudaan dan aktivitas anak serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
  • (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemuda mempunyai fungsi:
a.    Pemberian pelayanan administrasi pelayanan administrasi dilingkungannya;
b.    Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c.    Pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
d.    Penyelenggaraan urusan organisasi, kaderisasi kepemudaan;
e.    Penyelenggaraan urusan pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda;
f.     Penyelenggaraan urusan pemberdayaan kepemudaan dan aktivitas anak.
  • (3)  Seksi Organisasi, Kaderisasi Kepemudaan mempunyai tugas:
a.    Melaksakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
b.    Menyusun pedoman teknis kaderisasi, organisasi kepemudaan;
c.    Melaksanakan pembinaan organisasi, kaderisasi kepemudaan;
d.    Meneliti dan memproses permohonan pemberian rekomendasi dalam rangka kegiatan kepemudaan;
e.    Monitor dan evaluasi kegiatan organisasi, kaderisasi kepemudaan;
f.     Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
g.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  • (4)  Seksi Pembangunan Wawasan Kebangsaan dan Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas:
a.    Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
b.     Menyusun pedoman teknis pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda;
c.    Monitor dan evaluasi kegiatan pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda;
d.    Meneliti dan memberikan rekomendasi dalam rangka kegiatan pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda;
e.    Melaksanakan seleksi paskibraka tingkat nasional dan provinsi serta pelatihan tingkat provinsi;
f.     Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran bela Negara;
g.    Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
h.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
  • (5)  Seksi Pemberdayaan Kepemudaan dan Aktivitas Anak mempunyai tugas:
a.    Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
b.    Melaksanakan kegiatan Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3);
c.    Melaksanakan kegiatan kewirausahaan kepemudaan;
d.    Melaksanakan kegiatan pemuda pelopor;
e.    Melaksanakan seleksi pertukaran pemuda antar provinsi maupun antar Negara;
f.     Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemulihan pemuda beresiko;
g.    Menumbuhkan dan meningkatkan kreatif dan aktivitas anak;
h.    Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
i.      Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh  kepala Bidang.
Bagian Keempat
Bidang Olahraga
 
Pasal 7
  • (1)  Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang olahraga pelajar dan mahasiswa, olahraga masyarakat: rekreasi, tradisional, penyandang cacat dan olahraga prestasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
  • (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
a.    Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b.    Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c.    Pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
d.    Penyelengaraan urusan olahraga pelajar dan mahasiswa;
e.    Penyelengaraan urusan olahraga masyarakat: rekreasi, tradisional dan penyandang cacat;
f.     Penyelengaraan urusan olahraga prestasi.
  • (3)  Seksi Olahraga Pelajar dan Mahasiswa mempunyai tugas :
a.    Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ;
b.    Menyusun pedoman teknis olahraga pelajar dan mahasiswa;
c.    Memfalitasi kegiatan pekan olahraga pelajar dan mahasiswa tingkat provinsi dan nasional;
d.    Melaksanakan pemusatan latihan pelajar, pemuda dan mahasiswa;
e.    Mengumpulkan data olahraga pelajar dan mahasiswa;
f.     Melaksanakan kerjasama dengan unit terkait dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kesenian pemuda, pemuda dan mahasiswa;
g.    Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
h.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  • (4)  Seksi Olahraga Masyarakat: rekreasi, Tradisional dan Penyandang Cacat mempunyai tugas:
a.    Melaksanakan pelayanan administrasi  dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
b.    Menyusun pedoman teknis olahraga masyarakat: rekreasi, tradisional dan penyandang cacat;
c.    Melakukan pemassalan dan pembibitan olahraga masyarakat: rekreasi, tradisional dan penyandang cacat;
d.    Monitor dan evaluasi kegiatan pembibitan olahraga masyarakat: rekreasi, tradisional dan penyandang cacat;
e.    Memfasilitasi pelaksanaan olahraga masyarakat: rekreasi, tradisional dan penyandang cacat;
f.     Mengembangkan olahraga masyarakat: rekreasi, tradisional dan penyandang cacat;
g.    Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
h.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  • (5)  Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas:
a.    Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
b.    Menyusun pedoman teknis olahraga prestasi;
c.    Menyusun rencana analisa potensi olahraga prestasi;
d.    Memfasilitasi pelaksanaan olahraga prestasi;
e.    Mengembangkan olahraga prestasi;
f.     Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
g.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
 
Bagian Kelima
Bidang Pengawasan
Pasal 8
  • (1)  Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pengawasan kegiatan kepemudaan, pengawasan kegiatan olahragaan, pengawasan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
  • (2)  Untuk melaksanakan trugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan mempunyai fungsi:
a.    Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b.    Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c.    Pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
d.    Penyelenggaraan urusan pengawasan kegiatan kepemudaan;
e.    Penyelenggaraan urusan pengawasan kegiatan keolahragaan;
f.     Penyelenggaraan urusan pengawasan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan.
  • (3)  Seksi Pengawasan Kegiatan Kepemudaan mempunyai tugas:
a.    Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
b.    Menyusun pedoman teknis pengawasan kegiatan kepemudaan;
c.    Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
d.    Melakukan pengawasan administrasi dalam rangka kegiatan kepemudaan;
e.    Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
f.     Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  • (4)  Seksi Pengawasan Keolahragaan mempunyai tugas:
a.    Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanbaan tugas;
b.    Menyusun pedoman teknis pengawasan kegiatan keolahragaan;
c.    Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
d.    Melakukan pengawasan administrasi dalam rangka kegiatan keolahragaan;
e.    Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
f.     Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  • (5)  Seksi Pengawasan Fasilitas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas:
a.    Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
b.    Menyusun pedoman teknis pengawasan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan;
c.    Melaksanakan pengawasan penggunaan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan;
d.    Melakukan pengawasan administrasi penggunaan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan;
e.    Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
f.     Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Bagian Keenam
Bidang Pengembangan, Pendataan Sarana dan Prasarana
Pasal 9
  • (1)  Bidang Pengembangan, Pendataan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang jaringan informasi kepemudaan dan keolahragaan, pendataan dan pelaporan, sarana dan prasarana serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
  • (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan, Pendataan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
a.    Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b.    Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c.    Pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
d.    Penyelenggaraan urusan jaringan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
e.    Penyelenggaraan urusan pendataan dan pelaporan;
f.     Penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana.
  • (3)  Seksi Jaringan Infomasi Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas:
a.    Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
b.    Menyusun pedoman teknis jaringan dan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
c.    Menginventarisasi data kepemudaan dan keolahragaan;
d.    Mengadakan penelitian tehadap semua data untuk dimasukkan dalam database kepemudaan dan keolahragaan;
e.    Menyusun database kepemudaan dan keolahragaan;
f.     Menyebarluaskan produk database menyangkut kepemudaan dan keolahragaan;
g.    Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
h.    Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  • (4)  Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas:
a.    Melaksanakan pelayanan administrsi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
b.    Menyusun pedoman teknis data dan pelaporan;
c.    Melaksanakan pendataan kepemudaan dan keolahragaan;
d.    Mengelola data dan mengevaluasi laporan kegiatan;
e.    Membuat data statistic kepemudaan dan keolahragaan;
f.     Menyusun laporan triwulan, semesteran dan tahunan;
g.    Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
h.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  • (5)  Seksi sarana dana Prasarana mempunyai tugas:
a.    Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
b.    Menyusun dan merencanakan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
c.    Menginventarisasi pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan sarana olahraga;
d.    Mengevaluasi pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
e.    Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
f.     Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Pasal 10
Bidang, seksi dan sub bagian dipimpin oleh seorang kepala.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 11
  • (1)  Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapka prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
  • (2)  Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  • (3)  Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
  • (4)  Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
  • (5)  Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya;
  • (6)  Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
  • (7)  Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 12
  • (1)  Dilingkungan dinas pemuda dan olahraga dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  • (2)  Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
  • (3)  Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • (4)  Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
  • (5)  Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
  • (6)  Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 30 Desember 2008
GUBERNUR SULAWESI UTARA
S. H. SARUNDAJANG